Abai terhadap Data : Mismatch Program Prioritas dan Realitas Manfaat bagi Rakyat
Oleh: Fajar Baskoro, Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Universitas Trunodjoyo Madura
Pembangunan sering kali diukur melalui besarnya anggaran, jumlah program yang diluncurkan, dan luasnya cakupan penerima manfaat. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput dari perhatian: apakah program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran?
Pertanyaan ini relevan ketika kita melihat sejumlah persoalan kebijakan publik belakangan ini. Polemik ketidaktepatan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perdebatan mengenai efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penanganan stunting, hingga belum optimalnya pemanfaatan data spasial untuk pemberdayaan ekonomi daerah memperlihatkan persoalan yang relatif sama: adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas kebutuhan masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata kekurangan anggaran atau lemahnya pelaksanaan program. Lebih mendasar dari itu adalah ketidakmampuan membaca data secara tepat sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan.
Ketika data administratif mengalahkan realitas sosial
Polemik DTSEN memperlihatkan bagaimana kesalahan membaca data dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat miskin. Sistem desil yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan digunakan sebagai salah satu instrumen menentukan sasaran bantuan sosial. Namun, muncul keresahan ketika warga yang secara ekonomi masih rentan justru mengalami kenaikan kategori kesejahteraan secara administratif.
Bayangkan seorang tukang becak yang sebelumnya tercatat dalam Desil 1, tiba-tiba masuk Desil 9. Secara administratif, ia seolah mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, secara ekonomi, penghasilannya mungkin tetap tidak menentu dan kebutuhan hidupnya semakin sulit dipenuhi.
Kesalahan semacam ini berkaitan dengan inclusion error dan exclusion error. Kelompok yang sebenarnya tidak layak dapat masuk daftar penerima, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tereliminasi.
Dampaknya tidak sederhana. Perubahan status desil dapat memengaruhi akses terhadap bantuan sembako, jaminan kesehatan, hingga beasiswa pendidikan seperti KIP Kuliah. Bagi keluarga miskin, kehilangan bantuan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan ancaman terhadap keberlanjutan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Di sinilah pemerintah perlu memahami bahwa data statistik tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran tunggal. Data harus terus diperbarui, diverifikasi, dan diuji dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Pendekatan statistik seperti Proxy Means Test tetap dapat digunakan, tetapi harus dilengkapi mekanisme verifikasi partisipatif dan ruang sanggahan yang mudah diakses masyarakat.
Mismatch program dan sasaran pembangunan
Persoalan serupa terlihat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program ini memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki asupan gizi, dan mendukung konsentrasi belajar anak. Namun, apabila MBG ditempatkan sebagai instrumen utama percepatan penurunan stunting, muncul pertanyaan mengenai ketepatan sasaran intervensinya.
Secara kesehatan masyarakat, periode paling menentukan pencegahan stunting adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Karena itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah dua tahun merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Sementara itu, pelaksanaan MBG memiliki cakupan besar pada anak usia sekolah. Pemberian makanan bergizi di sekolah tentu memiliki manfaat, terutama untuk mengurangi kelaparan, mendukung konsentrasi belajar, dan membangun kebiasaan konsumsi makanan sehat. Akan tetapi, intervensi tersebut tidak serta-merta dapat memperbaiki kondisi stunting yang telah terbentuk akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal kehidupan.
Stunting juga merupakan persoalan multidimensi. Ketersediaan pangan bergizi perlu disertai akses air bersih, sanitasi layak, pelayanan kesehatan, pencegahan infeksi, dan edukasi pola asuh.
Dengan demikian, persoalannya bukan mempertentangkan pentingnya MBG dengan program penanganan stunting. Yang perlu dikritisi adalah ketepatan hubungan antara tujuan, kelompok sasaran, instrumen intervensi, dan indikator keberhasilannya.
Program prioritas seharusnya tidak hanya dinilai dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan atau berapa banyak sekolah yang dilayani. Evaluasi harus menjawab apakah kualitas gizi meningkat, kelompok paling rentan memperoleh manfaat, dan perubahan kesehatan benar-benar terjadi.
Dari data menjadi keputusan pembangunan
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan membutuhkan perubahan paradigma: dari pendekatan berbasis penyerapan anggaran menuju pendekatan berbasis kebutuhan dan hasil.
Data seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif untuk menentukan penerima program, tetapi juga menjadi dasar memahami karakteristik persoalan masyarakat. Pemerintah perlu mengintegrasikan data sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kondisi geografis agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Pemanfaatan teknologi geospasial, misalnya, dapat menjadi salah satu alternatif. Data lokasi dan informasi spasial seperti yang tersedia melalui Google Maps dapat membantu pemerintah daerah memetakan kemacetan, akses fasilitas kesehatan, sebaran UMKM, potensi pariwisata, hingga kebutuhan infrastruktur.
Dalam pengembangan ekonomi lokal, pemetaan lokasi UMKM dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kawasan yang memiliki potensi perdagangan, tetapi belum didukung akses pasar dan infrastruktur memadai. Informasi lokasi, ulasan konsumen, serta aksesibilitas dapat digunakan untuk memperkuat pemasaran digital dan memperluas jangkauan usaha mikro.
Demikian pula dalam pelayanan publik. Pemetaan lokasi fasilitas kesehatan, sekolah, dan wilayah dengan akses transportasi terbatas dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan geografis masyarakat.
Namun, teknologi bukan solusi otomatis. Data digital harus tetap dilengkapi survei lapangan, perlindungan privasi, dan validasi kondisi sosial. Tujuannya bukan sekadar membuat peta digital yang menarik, melainkan menghasilkan keputusan yang lebih akurat.
Mengukur manfaat, bukan sekadar popularitas program
Tantangan berikutnya adalah membangun sistem evaluasi yang berorientasi pada manfaat. Selama ini, keberhasilan program pemerintah sering kali lebih mudah dilaporkan melalui indikator administratif: jumlah penerima, besaran anggaran, jumlah kegiatan, dan cakupan wilayah.
Padahal, indikator tersebut belum tentu mencerminkan perubahan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation). Program bantuan sosial harus diukur dari ketepatan penerima dan kemampuannya menjaga daya beli keluarga rentan. Program MBG harus dievaluasi melalui kualitas asupan gizi dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Program pemberdayaan UMKM harus dinilai dari peningkatan omzet, produktivitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha.
Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam evaluasi independen. Transparansi data dan keterbukaan hasil evaluasi menjadi penting agar publik dapat menilai apakah suatu program layak dilanjutkan, diperbaiki, atau didesain ulang.
Pada akhirnya, pembangunan bukan kompetisi meluncurkan program sebanyak-banyaknya. Pembangunan adalah proses memastikan sumber daya negara digunakan untuk menjawab persoalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya ambisius dalam anggaran, tetapi juga presisi dalam sasaran. Sebab, kesalahan membaca data dapat menghasilkan program yang tampak berhasil secara administratif, tetapi gagal menjawab kebutuhan rakyat.
Pemerintah tidak boleh lebih percaya pada angka di atas kertas daripada kenyataan di lapangan. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa tepat kebijakan menjangkau mereka yang membutuhkan dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.
.png)
.png)
.png)
